Strategi Xi Jinping: Bagaimana China Berjuang Kuasai Teknologi AI Global

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China telah menetapkan penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas nasional. Presiden Xi baru-baru ini menekankan pentingnya kemandirian teknologi melalui seruan resmi untuk memperkuat “self-reliance and self-strengthening” dalam pengembangan AI. Data terbaru menunjukkan investasi China di bidang AI diproyeksikan tumbuh signifikan dari 2020 hingga 2025, mencerminkan ambisi global mereka.

Strategi ini mencakup pembangunan ekosistem AI mandiri, mulai dari chip hingga perangkat lunak, sebagai respons terhadap persaingan teknologi dengan AS. Pemerintah China juga mengalokasikan sumber daya besar untuk riset, infrastruktur komputasi, dan komersialisasi AI di berbagai sektor. Langkah ini tidak hanya tentang kedaulatan teknologi, tapi juga pengaruh global di era digital.

Untuk memahami lebih dalam tentang perkembangan AI di Asia, Anda dapat melihat tren terkini di kawasan ini.

Kebijakan AI China di Bawah Xi Jinping

Pemerintah China di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah menjadikan penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai prioritas strategis. Doktrin “Self-Reliance” dalam teknologi menjadi basis utama, mendorong inovasi domestik di tengah persaingan ketat dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam pidato Politbiuro April 2025, Xi menekankan percepatan riset AI dan penguatan ekosistem teknologi lokal sebagai respons terhadap pembatasan ekspor chip AS dan regulasi ketat Uni Eropa seperti AI Act.

Rencana Pembangunan AI 2030

China telah merancang roadmap ambisius dengan tiga fase utama:

1. Dominasi Penelitian Dasar (2025): Fokus pada pengembangan algoritma, kerangka kerja AI, dan open-source ecosystems. Target termasuk produksi chip domestik 5nm untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
2. Kepemimpinan Industri (2027): Integrasi AI ke sektor manufaktur dan jasa, dengan alokasi anggaran riset mencapai $38 miliar menurut Reuters.
3. Pengaruh Global (2030): Ekspor standar dan platform AI China ke pasar berkembang, menyaingi dominasi Barat.

Model ini berbeda dengan CHIPS Act AS, yang lebih berfokus pada subsidi semikonduktor, atau AI Act UE, yang mengutamakan regulasi etis.

Mobilisasi Sumber Daya Nasional

China menerapkan ‘Whole-Nation System’, menggabungkan kapasitas pemerintah, BUMN, dan swasta:

• Pusat Data Nasional: Pembangunan fasilitas komputasi di Guizhou dan Inner Mongolia untuk mendukung pelatihan model AI berskala besar.
• Kolaborasi BUMN-Swasta: Huawei dan Baidu berkolaborasi dalam pengembangan chip Ascend dan kerangka kerja PaddlePaddle, menyaingi NVIDIA dan TensorFlow.

Strategi ini mempercepat riset dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara terpusat, berbeda dengan pendekatan AS yang lebih tersebar di perusahaan swasta.

Tantangan Teknologi Kritis

Di balik ambisi Xi Jinping untuk mendominasi AI global, China menghadapi tantangan mendasar di bidang teknologi kritis. Keterbatasan dalam produksi chip canggih dan ketergantungan pada perangkat lunak Barat menjadi penghalang utama. Pemerintah China berupaya mengatasi ini melalui kombinasi inovasi domestik dan strategi bypass teknologi.

Persaingan Chip AI

China berupaya mengurangi ketergantungan pada chip NVIDIA dengan mengembangkan alternatif seperti Ascend 910B buatan Huawei. Chip ini dirancang untuk menyaingi NVIDIA H100 dalam pelatihan model AI berskala besar. Namun, kemampuan produksi China masih tertinggal:

• SMIC vs TSMC: Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) baru mampu memproduksi chip 7nm, sementara Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sudah memproduksi 3nm.
• Dampak Sanksi AS: Pembatasan ekspor peralatan lithografi EUV oleh AS memperlambat pengembangan chip China. Ini mempengaruhi pelatihan model AI yang membutuhkan komputasi tinggi.

Strategi alternatif termasuk komputasi neuromorfik dan proyek open-source seperti OpenBOM, yang bertujuan menciptakan standar chip independen. Upaya ini didukung oleh kebijakan substitusi impor pemerintah China.

Ketergantungan pada Framework Barat

China mengembangkan ekosistem AI mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada TensorFlow dan PyTorch. PaddlePaddle, framework buatan Baidu, menjadi tulang punggung strategi ini:

• PaddlePaddle vs TensorFlow: Meskipun PaddlePaddle mendukung lebih banyak model khusus bahasa Mandarin, komunitas pengembang global masih lebih kecil dibanding TensorFlow.
• Kebijakan Substitusi: Instansi pemerintah diwajibkan menggunakan PaddlePaddle dalam proyek AI, mendorong adopsi luas.

Langkah ini sejalan dengan doktrin self-reliance Xi Jinping, tetapi menghadapi tantangan interoperabilitas dengan sistem global. Pembangunan pusat data nasional dan kolaborasi BUMN-swasta mempercepat transisi ke ekosistem lokal, seperti terlihat dalam pengembangan DeepSeek AI.

Strategi Global China dalam AI

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi AI di dalam negeri, tetapi juga menjadikannya alat strategis dalam diplomasi global. Melalui Belt and Road Initiative (BRI) Digital, China mengekspor teknologi AI seperti pengenalan wajah ke negara berkembang, sekaligus membentuk standar etik AI melalui forum internasional. Salah satu contohnya adalah inisiatif China di Amerika Latin yang mengintegrasikan AI dalam pembangunan smart city.

AI sebagai Alat Pengaruh Geopolitik

China secara aktif membangun kerja sama teknologi dengan negara-negara Amerika Latin dalam proyek smart city. Di Brazil, Peru, dan Argentina, perusahaan China seperti Huawei dan Hikvision mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis AI untuk pengelolaan perkotaan. Ini membuka peluang bagi China untuk memperluas pengaruh teknologinya.

Sementara itu, Amerika Serikat justru membatasi investasi di platform AI China seperti TikTok, dengan alasan keamanan data. Kontras strategi ini menunjukkan bagaimana AI menjadi medan persaingan geopolitik. Laporan dari Dialogo Americas menyoroti kekhawatiran terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah China di kawasan ini.

China juga memanfaatkan PBB untuk mempromosikan standar etik AI yang sejalan dengan kepentingannya. Dalam dokumen resmi Foreign Ministry China, mereka menekankan pentingnya AI yang “aman dan dapat dikendalikan”, sebuah pendekatan yang berbeda dengan konsep Uni Eropa atau AS.

XI Jinping AI menjadi tulang punggung dalam strategi ini, menggabungkan diplomasi teknologi dengan proyeksi kekuatan global. Langkah China melalui BRI Digital tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga penguasaan standar digital di tingkat internasional. Untuk memahami lebih dalam tentang ekspansi teknologi China, Anda dapat melihat perkembangannya di kancah global.

Upaya ini diperkuat dengan pendanaan riset AI di negara-negara berkembang, menciptakan ketergantungan teknologi jangka panjang. Pendekatan China menunjukkan bahwa persaingan AI tidak hanya terjadi di laboratorium, tetapi juga di arena diplomasi dan tata kelola global.

Dampak pada Ekosistem Inovasi Domestik

Kebijakan Xi Jinping dalam pengembangan AI tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga menciptakan perubahan fundamental dalam ekosistem inovasi domestik China. Startup AI seperti Megvii dan SenseTime berada di garis depan transformasi ini, menghadapi dinamika baru yang terbentuk dari kombinasi insentif fiskal dan regulasi ketat.

Revolusi Industri 4.0 China

Implementasi AI di sektor manufaktur dan pertanian presisi menjadi bukti nyata ambisi China. Pabrik pintar di Dongguan menggunakan sistem AI untuk efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Di sektor pertanian, teknologi presisi berbasis sensor dan analitik data memungkinkan optimalisasi hasil panen.

Koridor AI Yangtze River Delta menjadi pusat riset dan pengembangan, memadukan investasi pemerintah dengan kapasitas industri. Proyek ini mendorong kolaborasi antara perusahaan rintisan, BUMN, dan universitas. Hasilnya, China mencatat pertumbuhan 27% dalam adopsi AI di industri pada 2024, menurut laporan terbaru.

Perusahaan seperti SenseTime mendapatkan pendanaan pemerintah untuk mengembangkan solusi pengenalan wajah, sementara Megvii berfokus pada logistik otomatis. Namun, regulasi ketat tentang penggunaan data warga membatasi ruang gerak mereka.

• Insentif Fiskal: Subsidi pajak dan akses pendanaan untuk riset AI melalui program nasional. Startup menerima dana hibah hingga $2 juta untuk proyek strategis.
• Regulasi Ketat: Kewajiban audit algoritma oleh Cyberspace Administration of China (CAC) sebelum diluncurkan ke pasar. Persyaratan ini memperlambat waktu peluncuran produk.

Analisis Reuters menunjukkan, startup China kini lebih berhati-hati dalam inovasi karena tekanan regulasi. Namun, insentif fiskal menjaga momentum pengembangan teknologi lokal.

Pemerintah China menggunakan pendekatan “carrot and stick”, memberikan dukungan finansial sementara tetap mengontrol arah pengembangan AI. Model ini memicu pertumbuhan ekosistem mandiri, meski dengan birokrasi yang kompleks. Perusahaan yang berhasil menyesuaikan diri, seperti Baidu dengan PaddlePaddle-nya, mendapatkan keuntungan signifikan dari kebijakan ini.

Kesimpulan

Ambisi Xi Jinping untuk memposisikan China sebagai pemimpin AI global pada 2030 menciptakan potensi dominasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, langkah ini juga berisiko memperdalam fragmentasi sistem AI dunia akibat persaingan standar, regulasi, dan arsitektur teknis yang berbeda antara AS dan China.

Pakar teknologi memprediksi dua skenario utama menjelang 2030. Pertama, China berhasil menutup kesenjangan dalam produksi chip canggih dan mengembangkan ekosistem AI mandiri yang kompetitif. Kedua, keterbatasan akses teknologi Barat memperlambat inovasi, membuat China fokus pada aplikasi AI di sektor tertentu sementara AS tetap unggul di riset dasar.

Kebijakan self-reliance Xi Jinping AI membentuk lanskap teknologi baru yang tidak hanya tentang persaingan teknis, tetapi juga pertarungan pengaruh geopolitik.